Kali Pertama, Kotabaru Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak

Bupati Kotabaru, Sayed Jafar memegang piagam penghargaan KLA

Habar Kotabaru  - Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementrian Pemberdayaan Perampuan dan Perlindungan Anak RI (PPPA), Selasa (20/02/2024).

Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) baru pertama kalinya diraih Kabupaten Kotabaru dengan predikat Pratama, yang diserahkan di Hotel Padma Semarang.

Dalam penjelasannya Bupati Kotabaru Sayed Jafar mengatakan penghargaan yang diraih ini dengan predikat pratama dapat menjadi motivasi gugus tugas untuk selalu meningkatkan kinerjanya agar tahun depan kabupaten kotabaru dapat meraih penghargaan dengan predikat Madya.

Kepada Gugus tugas KLA Bupati berpesan "agar terus berkoordinasi dan bekrejasama dengan baik sesama pihak yang terggabung dalam gugus tugas KLA, pihak diluar tim yang berkontribusi dalam pemenuhan hak anak" ujarnya.

Penilaian dilakukan meliputi 24 indikator yang terbagi dalam 6 klaster yaitu kelembagaan, hak sipil anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar, pendidikan dan lingkup budaya serta perlindungan khusus anak.

"Harapannya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak dikabupaten kotabaru semakin meningkat," ucap Bupati.

Ditambahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sri Sulistyani mengatakan ada 24 kategori yang harus dilalui sehingga bisa meraih pengharaan tersebut.

“Alhamdulilah Kabupaten Kotabaru nilainya sudah mencapai pratama dan sedikit lagi menuju ke Madya, harapannya tahun mendatang dapat meningkat ke kategori madya," jelas Kadis DP3AKB.

Dikesempatan tersebut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak (PPPA) Bintang Darmawati menyampaikan, penghargaan KLA tahun ini menunjukan peningkatan yang cukup tajam dimasing masing kategori dari tahun sebelumnya.

"Hal tersebut mencerminkan komitmen dan keseriusan para pemimpin daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak diwilayah mereka masing masing," tutur Bintang.(ril/HK002)