Rendahnya Serapan APBD Akan Berdampak Pada Kesejahteraan Masyarakat

habarkotabaru.com , Kotabaru - Masih rendahnya serapan APBD 2025 Kabupaten Kotabaru, yaitu masih kurang 30 % padahal sdh memasuki bulan september, artinya belanja atau melaksanakan pembangunan masanya hanya tinggal 2-3 bulan saja.

Noor Ipansyah, S.H.,M.H. pengamat sosial dan juga seorang Advokat di Kotabaru menyampaikan pandangannya. Bahwa angka serapan dibawah 30% ini memang sangat memprihatinkan, karena ini menunjukkan kinerja Pemerintah Daerahnya yang sangat rendah.

Menurut Noor Ipansyah yang dirugikan tentunya masyarakat, yang seharusnya mendapat manfaat dari dana publik APBD, nyatanya tidak ada pembangunan sesuai yang di rencanakan.

Lagi menurutnya, kalau terjadi keadaan seperti ini seharusnya DPRD harus melakukan pengawasan melekat sesuai dengan tugas fungsinya melakukan pengawasan pelaksanaan APBD. Kenapa serapan sangat rendah harus dicari penyebabnya kemudian bersama-sama dengan Bupati mengambil kebijakan agar serapan APBD di maksimalkan.

Bupati dalam hal ini selaku kepala daerah harusnya pro aktif ketika melihat serapan hanya kurang 30% karena angka serapan demikian di akhir tahun merupakan indikator kinerja yang sangat memprihatinkan.

Bupati juga semestinya turun tangan langsung menepis isu-isu di masyarakat bahwa penyebab serapan rendah ini. Berbagai pendapat masyarakat menyayangkan rendahnya serapan APBD Kotabaru tahun 2025 ini sehingga asumsi-asumsi ini tidak menjadi liar yang malah menambah turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Intinya Bupati dan DPRD Kotabaru harus segera menyikapi kondisi yang memprihatinkan ini, kalau ingin pembangunan di Kotabaru lebih baik. Dikhawatirkan dengan rendahnya serapan APBD berdampak pada tingginya SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang akan berimbas pada pengurangan APBD dari pusat karena dianggap tidak mampu memaksimalkan APBD untuk pembangunan.

Rendahnya angka serapan APBD juga akan berdampak buruk pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akibat akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik sehingga yang akan dirugikan adalah masyarakat. Rendahnya serapan bisa mencerminkan perencanaan anggaran yang lemah atau program yang tidak fokus dan terarah yang membuat alokasi anggaran tidak efektif. (red)