Wakili Ketua DPRD, Chairil Anwar Dukung Pidana Kerja Sosial dan Tekankan Pengawasan

Wakili Ketua DPRD, Chairil Anwar Dukung Pidana Kerja Sosial dan Tekankan Pengawasan

habarkotabaru.com , Kotabaru – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotabaru, Chairil Anwar, menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Integrasi dan Sosialisasi Pidana Kerja Sosial yang diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batulicin, Selasa (10/11/26).

Dalam kegiatan tersebut, Chairil Anwar hadir mewakili Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj. Suwanti. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan DPRD terhadap sosialisasi dan penerapan kebijakan baru dalam sistem hukum pidana nasional.

Chairil menyampaikan, secara umum DPRD Kabupaten Kotabaru menyambut positif dan mendukung penerapan pidana kerja sosial yang mulai berlaku seiring diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada Januari 2026.Cari Peta Wilayah

Menurutnya, pidana kerja sosial merupakan langkah pembaruan sistem pemidanaan yang lebih mengedepankan pendekatan humanis, proporsional, serta berorientasi pada pemulihan sosial.

Ia menilai, kebijakan tersebut juga berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban kelebihan kapasitas atau overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

Dengan adanya alternatif pemidanaan tersebut, penanganan terhadap pelaku tindak pidana tertentu diharapkan tidak selalu berujung pada hukuman penjara, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri sekaligus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Meski demikian, Chairil mengingatkan bahwa penerapan pidana kerja sosial harus disertai mekanisme pengawasan yang jelas dan terukur. Hal ini penting agar pelaksanaannya berjalan objektif, transparan, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan, jenis pekerjaan sosial, pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, hingga koordinasi antarinstansi menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.

DPRD Kabupaten Kotabaru, lanjutnya, mendukung upaya penerapan sistem pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga mengedepankan keadilan, pembinaan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.