Gunakan Pundak Seorang Pengunjuk Rasa, Ketua DPRD Kotabaru Teken Dokumen Penyataan Sikap AK2TPL

Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis saat membubuhkan tanda tangan pada aksi demonstrasi damai AK2TPL

Habar Kotabaru - Ketua DPRD, Syairi Mukhlis menandatangani dokumen pernyataan Sikap yang disampaikan oleh AK2TPL, menggunakan salah satu pundak pengunjuk rasa, saat terjadi demonstrasi di halaman gedung DPRD Kotabaru, Senin (18/03/2024).

Hal tersebut dilakukan Syairi atas permintaan para pengunjuk rasa damai yang ditemuinya. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Kawal Kompensasi Tambang Pulau Laut (AK2TPL) ini menyoal penggunaan dana kompensasi yang tak tentu arah, ugal-ugalan dan tidak transparan.

Berikut petikan pernyataan sikap dari AK2TPL yang ditandatangani Syairi.

Melihat kondisi dari cabut marutnya pelaksanaan realisasi dana kompensasi 700 Milyar yang digelontorkan oleh Sebuku Coal Group (SCG) kepada pemerintah daerah terlebih lagi kepada fungsi dan tugas anggota Dewan Derwakilan Rakyat sebagai controling yang seharusnya menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional. Padahal ini sudah jelas SCG sudah menjalankan kewajiban sebagai perusahaan untuk memberikan dana kompensasi 700 Milyar sebagaimana yang sudah termaktub dalam dalam Mou/IUP dengan pemerintah daerah dalam bentuk infrastruktur.

Tapi apa yang kita lihat sekarang faktanya pemerintah menutup mata seolah tidak serius menjalankan program dana kompensasi ini, ditambah lagi dari tahun 2021 - sekarang dana kompensasi tidak selesai terealisasi.

Ini menandakan bahwa pemda, terkhusus panitia penyusunan anggaran dan kompensasi one prestasi dengan polemik dana kompensasi jni.

Padahal dalam hal ini jelas-jelas pemda terbantu sekali dengan adanya dan kompensasi yang dibayangkan oleh SCG dalam bentuk infrastuktur tanpa mengganggu dan menyentuh sedikitnya dana APBD Kabupaten Kotabaru.

Belum lagi ditambah tidak transparannya dana kompensasi yang sudah terealisasi dalam bentuk 16 bangunan infrastuktur yang sudah di realisasikan jangan-jangan ada indikasi menyalahgunaan dana kompensasi tersebut oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Oleh karena itu kami dari AK2TPL, menuntut dan menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Masih tidak percaya kepada panitia penyusun anggaran dan realisasi dana kompensasi.

2. Segera bubarkan panitia penyusun anggaran dan realisasi dana kompensasi.

3. Dana kompensasi harus direalisasikan sesuai dengan MoU/IUP dengan mengedepankan skala prioritas bukan merealisasikan karena ada kepentingan oknum panitia penyusun anggaran dan realisasi dana kompensasi.(HK002)