Pacu Produktifitas Perkebunan Sawit, DKPP Kotabaru Gelar Sosialisasi Kegiatan Sarpras

Habar Kotabaru  - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kotabaru melalui Bidang Perkebunan menggelar sosialisasi kegiatan sarana dan prasarana (Sarpras) perkebunan kelapa sawit dalam kerangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) di Kotabaru, Rabu (9/8/23) di Ball Room Hotel Grand Surya Lantai IV Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

Seperti kita ketahui bahwa Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi perkebunan kelapa sawit cukup luas yaitu sekitar 156.269 hektar yang terdiri dari perkebunan besar swasta 77 persen, perkebunan besar negara 1,49 persen dan perkebunan rakyat 20.67 persen.

Guna mendukung perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional serta untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat pekebun Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kotabaru melalui Bidang perkebunan menggagas sosialisasi kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dalam kerangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS).

Selain itu kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk memperbaiki sarana dan prasarana untuk tanaman kebun dan pengolahannya sesuai dengan teknik budidaya kelapa sawit yang baik, serta meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keberlangsungan usaha kelapa sawit pekebun secara berkelanjutan.

Dalam sambutannya Asisten I Drs. H. Murdianto, M.Si mengatakan bahwa kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit Kotabaru dimulai tahun 2021 dengan jumlah usulan 2 kelompok tani, yaitu Palm Bungkukan Sejahtera dan Damai Sejahtera.

"Kelompok tani ini menerima bantuan dari Dirjen Perkebunan berupa bantuan pupuk dan pestisida (intensifikasi) untuk lahan seluas 50 hektar, pada 26 Oktober 2022" Jelas nya.

Lebih jauh Murdianto mengatakan target kegiatan sarpras  tahun 2023 ini meliputi Intensifikasi 150 hektar, peningkatan jalan 100 hektar, ISPO sebanyak 2 paket dan alat pasca panen 1 paket.

Mengakhiri penjelasannya Murdianto  mengimbau kepada para pelaku usaha  besar swasta dan perusahaan besar negara segera melaporkan perkembangan usahanya dan data profil perusahaan perkebunan dan perubahan yang dalam program aplikasi Siperbun (Sistim Informasi Perizinan Perkebunan) yang tujuannya untuk memperkuat tata kelola perizinan usaha perkebunan yang berbasis data dan bebas korupsi, penguatan pembinaan dan pengawasan  terhadap izin usaha perkebunan serta sinergitas antar kementrian/lembaga dan pemerintah daerah.(HK002)