Khawatir Realisasi Dana Kompensasi 700 Milyar Tak Tentu Arah, Aliansi LSM Minta RDP ke DPRD Kotabaru.

tim AK2TPL saat konsolidasi, persiapan hearing (RDP)

Habar Kotabaru  - Kompensasi tambang pulau laut yang diberikan oleh Sebuku Coal Group (SCG) senilai 700 milyard dalam bentuk bangunan infrastruktur perlahan mulai terealisasi.

Data yang dihimpun media habarkotabaru.com mencatat ada 16 proyek yang sudah selesai dikerjakan dengan menggunakan dana kompensasi sampai tahun 2023.

Enam belas proyek tersebut, seperti :

1. Peningkatan Jalan Mandala sepanjang 3,3km
2. Peningkatan Jalan Wisata Goa Lowo sepanjang 3,2km
3. Peningkatan Akses Jalan Dalam Kota Area 02
4. Peningkatan Akses Jalan Dalam Kota Area 01
5. Peningkatan Akses Jalan Wisata Gunung Mamake
6. Peningkatan Akses Jalan Campa Jawa – Sarang Tiung
7. Peningkatan Akses Jalan Rumah Sakit Pratama – Sengayam
8. Pembangunan Kantor Markas Kodim 1004 Kotabaru
9. Interior Klinik Bhayangkara Polres Kotabaru
10. Pembangunan Klinik Kesehatan Polres Kotabaru
11. Penataan Pedestrian Stagen – Kotabaru
12. Peningkatan Jalan Pasar Kemakmuran
13. Pelebaran Ruas Jalan Bandara
14. Pembangunan Rumah Layak Huni dan PSU
15. Pemasangan Instalasi Air Bersih Rumah Layak Huni, ex kebakaran Kotabaru
16. Pemasangan Instalasi Listrik (PLN) Rumah Layak Huni, eks. kebakaran Kotabaru

Sedangkan proyek Tahun 2024 ini ada 2 proyek yang sudah mulai dikerjakan, pertama peningkatan ruas jalan Tajun-Serongga, kedua peningkatan ruas jalan M.Alwi berupa pelebaran dan pengaspalan overlay.

Meski telah di rilis resmi oleh SCG semua kegiatan proyek yang dibiayai oleh dana kompensasi, sayangnya jumlah besaran setiap proyek belum diungkap.

Sebelumnya diketahui dari Rapat Dengar Pendapat (hearing) tanggal 21 September 2021 lalu, di Gedung DPRD Kotabaru bahwa komitmen Sebuku Coal Group untuk realisasi dana kompensasi senilai 700 milyar ini diberikan secara bertahap selama 3 tahun, namun hingga awal tahun 2024 hal tersebut masih jauh dari harapan.

Atas lambannya realisasi dana kompensasi tersebut, Aliansi Kawal Kompensasi Tambang Pulau Laut (AK2TPL) pun bersurat kepada DPRD untuk memfasilitasi rapat dengar pendapat (hearing) pada hari Senin, tanggal 18 maret 2024 di gedung DPRD Kotabaru.

AK2TPL juga meminta DPRD untuk menghadirkan tim percepatan kompensasi (Pemda), seperti Dinas PUPR serta Sebuku Coal Group dan DPRD.

Dalam suratnya AK2TPL menilai bahwa tim percepatan dana kompensasi yang di bentuk oleh pemerintah daerah belum memberikan transparan publik, terhadap apa yang sudah di realisasikan, sehingga terduga realisasi tidak tentu arah dan tidak berdampak baik secara menyeluruh terhadap kepentingan masyarakat. (HK002)